Sabtu, Februari 02, 2008

Fauzi Bowo: Laut Jangan Terlalu Lama Pasang

[Liputan6.com] - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengingatkan kemungkinan terjadinya situasi terburuk menyusul banjir dan cuaca buruk yang melanda Ibu Kota. Banjir pada 2002 dan 2007 silam, kata Fauzi, bisa saja terjadi jika curah hujan di Jakarta dan Puncak, Bogor, Jawa Barat, tetap tinggi. Pernyataan ini disampaikan Fauzi saat meninjau kondisi air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (1/2), dengan menumpang sepeda motor.

Fauzi mengatakan, yang tidak diharapkan terjadi saat ini adalah derasnya hujan di kawasan Puncak atau di daerah hulu. "Selain itu, laut jangan terlalu lama pasang, karena kita tidak bisa memompa air ke laut," ujarnya. Jika keduanya terjadi secara bersamaan, maka akan kembali terulang musibah banjir seperti di tahun 2002 dan 2007.

Fauzi Bowo mengaku sudah menyiapkan tempat pengungsian dan pos untuk pengungsi banjir. Dia pun telah menginstrusikan semua wali kota hingga lurah untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi

PKS DKI: Gubernur Tidak Aktif Antisipasi Banjir

[Okezone] - DPW PKS DKI Jakarta menuding Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak bersikap aktif dalam mengantisipasi terjadinya banjir di Ibukota Indonesia ini.

"Kita lihat saja banjir ini, semakin hari semakin meluas. Naif kalau mengatakan banjir karena curah hujan yang tinggi," sentil Humas DPW DKI jakarta, Dedi Supriyadi kepada wartawan di sela Mukernas PKS di Bali, Sabtu (2/2/2008).

Dedi menuding sejauh ini Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembersihan-pembersihan terhadap drainase di Jakarta. "Dari awal Fauzi Bowo mengatakan akan bekerja sejak hari pertama, tapi mana buktinya?" tanya Dedi.

Dia mengtakan, Fauzi Bowo harus lebih fokus kepada pekerjaannya ketimbang hal lainnya. "Saya kira dia belum mampu mendayagunakan sumber daya yang ada di Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.

Banjir DKI, JK Minta Maaf Atas Nama Gubernur

[Okezone] - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta. Permintaan maaf ini dikhususkan bagi warga yang sempat terjebak kemacetan panjang, akibat banjir besar kemarin.

"Kalau ada yang datang ke Jakarta macet 3 sampai 4 jam, ya mohon maaf atas nama Pak Gubernur," kata Jusuf Kalla disambut tawa 200-anwarga Nahdlyin yang bersilaturhami dalam rangka Harlah ke-82 Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Wapres, Jakarta, Sabtu (2/2/2008)

Permintaan maaf atas nama Gubernur DKI itu mendapat antusias dari para warga NU. Ditegaskan Kalla, bencana banjir tidak akan bisa ditanggulani pemerintah tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. "Pemerintah tidak bisa berbuat terlalu banyak tanpa dukungan masyarakat," ujar Kalla yang juga sempat terjebak banjir.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, karena kemarin, Kalla terpaksa mengganti mobil dinasnya dengan mobil Toyota Fortuner milik anaknya. Mobil pinjaman itu dikirim langsung dari kediaman Kalla di Jalan diponegoro untuk menembus banjir menuju Hotel Millenium, Jakarta.

Senin, Januari 07, 2008

Foke: Anggaran Banjir 2008 Masih Kurang

[Okezone] - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo masih mengeluhkan anggaran banjir 2008 yang dirasakan masih kurang. Karena Fauzi Bowo menilai anggaran tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahkan.

"Misalnya membuat tanggul, kalau membuat tanggul anggaran 300 meter maka kualitasnya juga 300 meter. Tidak bisa anggarannya dijadikan 100 meter," kata Fauzi Bowo di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (7/1/2008).

Pria yang akrab disapa Foke ini menjelaskan, mengenai anggaran banjir yang jelas alokasinya harus terukur. Karena itu, lanjut Foke, tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahkan.

Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana untuk menanggulangi bencana banjir hingga miliaran rupiah. Agenda terdekat adalah pembangunan tanggul di Muara Baru di Jakarta Utara yang menghabiskan dana kurang lebih Rp5 miliar.

Senin, November 12, 2007

Pemprov DKI Diminta Gencarkan Sosialisasi Banjir

[Jurnal Nasional] - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk tidak hanya bicara langkah teknis antisipatif banjir, melainkan segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah rentan banjir dan menyosialisasikannya kepada masyarakat agar jatuhnya korban jiwa dan materi bisa dicegah sedini mungkin.

Hal tersebut diungkapkan pakar Planologi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat dihubungi Jurnal Nasional, Minggu (11/11) malam.

Hujan deras Sabtu (10/11) sore hingga tengah malam telah menggenangi pemukiman warga di sejumlah tempat seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, Jambul, Bidara Cina, dan Kramat Jati. Rumah warga yang ada di bantaran Sungai Ciliwung bahkan sudah tergenang air hingga setinggi lutut orang dewasa.

Padahal berdasarkan data Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) bulan November barulah masa peralihan menuju musim hujan, dan musim hujan akan mencapai puncaknya pada Desember hingga Januari mendatang. "Banjir itu kan masalah lama. Kalau sekarang bicara teknis antisipasi sudah terlambat. Sekarang pemerintah harus mulai memetakan wilayah yang rawan banjir dan siap menerapkan latihan-latihan menangani banjir seperti di Monumuen Nasional (Monas) beberapa waktu lalu" kata Yayat.

Menurut Yayat, langkah teknis antisipasi banjir seperti perbaikan dan pengerukan sungai hanya efektif dilakukan enam bulan sebelum datangnya musim hujan. "Jika baru mulai dikerjakan tiga bulan sebelumnya tidak cukup" tegasnya. Meski demikian, Yayat memahami kalau langkah teknis antisipatif tersebut juga terkendala dan bergantung pada mata anggaran dan prosedur administratif lainnya. Karena itu ke depan, Yayat menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lebih cepat dalam mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja Daerah dan meminta instansi-instansi terkait memprioritaskan penanganan masalah-masalah startegis seperti banjir.

Hal senada dikemukakan Pakar Lingkungan dari Universitas Indonesia TarsoenWaryono. Peraih Kalpataru Tahun 2005 ini mengatakan yang paling mungkin dan mendesak dilakukan Pemprov DKI adalah mengajak masyarakat terutama di sekitar bantaran sungai, untuk tidak membuang sampah ke sungai. "Hasil penelitian mahasiswa UI di Sungai Ciliwung menunjukkan endapan lumpur dan plastik porsinya sudah 50 banding 50. Ini salah satu penghambat aliran sungai dan menyebabkan banjir" kata dia.

Sementara itu, di sela sela acara Bicycle for Earth Goes to Bali di Monas, Minggu (11/11) pagi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku hingga saat ini belum ada solusi cepat dalam upaya membebaskan Jakarta dari bencana banjir. "Kalau ditanya ada tidak resep yang paten untuk membebaskan Jakarta dari banjir, saya kira tidak ada itu. Karena keseimbangan lahan dan jumlah penduduk tidak lagi harmonis," kata Fauzi.

Namun, Fauzi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dalam jangka panjang harus berupaya mengamankan Jakarta dari serbuan air yang datang dari hulu, serta ancaman naiknya permukaan air laut. "Harus ada pengamanan Jakarta, bahkan tidak hanya air yang datang dari hulu atau gunung, tetapi peningkatan permukaan air laut yang merupakan ancaman. Jadi dari dua arah itu harus ada proteksi untuk itu. Kita sudah ada dua rencana yang jelas untuk itu."

Upaya yang dilakukan, lanjutnya adalah menekan arus air dari gunung dan menyalurkankan dari saluran utama yang dibuat. Fauzi Bowo juga mengimbau agar semua pihak bersiap menghadapi banjir yang mungkin akan datang.

"BMG mengatakan curah hujan akan sangat tinggi, jadi kita harus siap untuk itu. Siapa saja, juga harus menyiapkan tindakan yang terburuk" ucapnya. (Senin : 12/11/2007), Gambar : Tempo Interaktif.

Rabu, November 07, 2007

Bagaimana Nih Bang Foke, Kok Target Penerimaan Pajak DKI Meleset

[Kontan] - Membayar pajak masih merupakan mimpi buruk bagi banyak orang termasuk? warga Jakarta. Lihat saja bagaimana realisasi penerimaan pajak ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hingga akhir Oktober 2007, realisasi penerimaan pajak yang masuk ke kantong Pemprov DKI ternyata baru mencapai 70,74% atau setara dengan Rp 5,9 triliun dari target penerimaan sepanjang tahun 2007 sebesar Rp 8,344 triliun.

Dari target penerimaan pajak itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta berharap sebesar Rp 2,5 triliun datang dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebesar Rp 2,65 triliun dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor, Rp 900 miliar mengalir dari pajak bahan bakar, Rp 600 miliar dari pajak hotel, Rp 200 miliar dari pajak hiburan, Rp 279 miliar dari pajak reklame serta Rp 100 miliar dari parkir.

Namun, melihat realisasi yang masih rendah itu, Rahmat Akyar, Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, pesimistis target bakal tercapai 100%. Salah satu penyebabnya adalah, "Banyak wajib pajak yang menunggak pajak,” ungkap Rahmat.

Namun, kalau melihat Angka tunggakan pembayaran pajak di wilayah DKI Jakarta sebetulnya ya tidak ekstrem sekali. Hingga September 2007, Dispenda DKI mencatat, dari pengusaha restoran ada tunggakan sebesar Rp 9,9 miliar. Sedangkan untuk hotel sebesar Rp 2,2 miliar. Selain itu, tunggakan pajak hiburan sebesar Rp 456 juta? serta reklame sebesar Rp 1,3 miliar. "Jadi total tunggakan sekitar Rp 13,86 miliar," ujar Rahmat.

Rahmat bilang, Dispenda kini tak tinggal diam.? Mereka giat menagih tunggakan pajak itu. Sebab, Dispenda tak? ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mengalami defisit lagi seperti tahun sebelumnya. “Makanya, kami akan datang langsung ke para wajib pajak yang menunggak,” tegas Rahmat.

Ada pembatasan area

?Potensi lain untuk menambah penerimaan daerah yang cukup besar adalah pajak reklame. Itu sebabnya, Dispenda sekarang rajin membuka lagi arsip perizinan sejumlah papan reklame di Jakarta. Hasilnya, mereka mendapatkan 20 papan reklame yang sudah habis perizinannya.
Dispenda tak akan segan-segan membongkar papan reklame yang kedaluwarsa itu. Seperti yang terjadi Minggu lalu (4/11), Dispenda membongkar dua papan reklame besar yang terletak di dekat Stasiun Dukuh Atas karena izinnya sudah tak berlaku lagi.

Mereka juga sudah mengincar pajak reklame yang akan habis masa berlakunya pada Desember mendatang.? Dari sini, Dispenda mencatat, ada 15 papan reklame yang harus menyetor pajak lagi. Lumayan, jika pemiliknya memperpanjang izin, ke-15 pajak reklame ini akan menambah pendapatan sebesar Rp 15 miliar.

Dispenda juga merasa lahan untuk mendapatkan pemasukan pajak reklame semakin menciut. Sebab, ada peraturan dari Pemerintah Pusat yang membatasi daerah-daerah pemasangan papan reklame. Pemerintah Pusat? minta agar Bundaran Hotel Indonesia, Sudirman, fly over Semanggi steril dari papan reklame. Padahal, "Itu lahan bisnis yang besar," kata Rahmat. (Rabu : 7/11/2007)

Foke Diadukan Wargga Pondok Indah ke KPK

[Tempo Interaktif] - Warga Pondok Indah akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (7/11) terkait dengan pembangunan jalur busway koridor VIII Lebak Bulus-Harmoni.

Menurut pengacara Kelompok Peduli dan Tertib Lingkungan Pondok Indah, Wilmar Sitorus, mereka akan meminta KPK memperhatikan proyek pembangunan jalur busway ini. Pihak yang patut mendapat perhatian, kata Wilmar adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan kontraktor pengerjaan koridor busway itu, PT Yasa Patria Perkasa.

Wilmar menyatakan, proyek pembangunan jalur busway ini tidak lazim. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup proyek ini, kata dia, masih dalam bentuk rancangan (draf). Namun proyek telah dilaksanakan. "Ini kan aneh," kata Wilmar ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (6/11).

Wilmar memilih mengadu ke KPK, karena pembangunan jalur busway ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Walau akan mengadu ke KPK, namun ia tidak mengantongi bukti adanya tindak pidana korupsi. "Tapi ini celah untuk membuka ada tidaknya korupsi itu," kata dia. (Rabu : 7/11/2007)