Pemprov DKI Diminta Gencarkan Sosialisasi Banjir

[Jurnal Nasional] - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk tidak hanya bicara langkah teknis antisipatif banjir, melainkan segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah rentan banjir dan menyosialisasikannya kepada masyarakat agar jatuhnya korban jiwa dan materi bisa dicegah sedini mungkin.

Hal tersebut diungkapkan pakar Planologi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat dihubungi Jurnal Nasional, Minggu (11/11) malam.

Hujan deras Sabtu (10/11) sore hingga tengah malam telah menggenangi pemukiman warga di sejumlah tempat seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, Jambul, Bidara Cina, dan Kramat Jati. Rumah warga yang ada di bantaran Sungai Ciliwung bahkan sudah tergenang air hingga setinggi lutut orang dewasa.

Padahal berdasarkan data Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) bulan November barulah masa peralihan menuju musim hujan, dan musim hujan akan mencapai puncaknya pada Desember hingga Januari mendatang. "Banjir itu kan masalah lama. Kalau sekarang bicara teknis antisipasi sudah terlambat. Sekarang pemerintah harus mulai memetakan wilayah yang rawan banjir dan siap menerapkan latihan-latihan menangani banjir seperti di Monumuen Nasional (Monas) beberapa waktu lalu" kata Yayat.

Menurut Yayat, langkah teknis antisipasi banjir seperti perbaikan dan pengerukan sungai hanya efektif dilakukan enam bulan sebelum datangnya musim hujan. "Jika baru mulai dikerjakan tiga bulan sebelumnya tidak cukup" tegasnya. Meski demikian, Yayat memahami kalau langkah teknis antisipatif tersebut juga terkendala dan bergantung pada mata anggaran dan prosedur administratif lainnya. Karena itu ke depan, Yayat menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lebih cepat dalam mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja Daerah dan meminta instansi-instansi terkait memprioritaskan penanganan masalah-masalah startegis seperti banjir.

Hal senada dikemukakan Pakar Lingkungan dari Universitas Indonesia TarsoenWaryono. Peraih Kalpataru Tahun 2005 ini mengatakan yang paling mungkin dan mendesak dilakukan Pemprov DKI adalah mengajak masyarakat terutama di sekitar bantaran sungai, untuk tidak membuang sampah ke sungai. "Hasil penelitian mahasiswa UI di Sungai Ciliwung menunjukkan endapan lumpur dan plastik porsinya sudah 50 banding 50. Ini salah satu penghambat aliran sungai dan menyebabkan banjir" kata dia.

Sementara itu, di sela sela acara Bicycle for Earth Goes to Bali di Monas, Minggu (11/11) pagi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku hingga saat ini belum ada solusi cepat dalam upaya membebaskan Jakarta dari bencana banjir. "Kalau ditanya ada tidak resep yang paten untuk membebaskan Jakarta dari banjir, saya kira tidak ada itu. Karena keseimbangan lahan dan jumlah penduduk tidak lagi harmonis," kata Fauzi.

Namun, Fauzi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dalam jangka panjang harus berupaya mengamankan Jakarta dari serbuan air yang datang dari hulu, serta ancaman naiknya permukaan air laut. "Harus ada pengamanan Jakarta, bahkan tidak hanya air yang datang dari hulu atau gunung, tetapi peningkatan permukaan air laut yang merupakan ancaman. Jadi dari dua arah itu harus ada proteksi untuk itu. Kita sudah ada dua rencana yang jelas untuk itu."

Upaya yang dilakukan, lanjutnya adalah menekan arus air dari gunung dan menyalurkankan dari saluran utama yang dibuat. Fauzi Bowo juga mengimbau agar semua pihak bersiap menghadapi banjir yang mungkin akan datang.

"BMG mengatakan curah hujan akan sangat tinggi, jadi kita harus siap untuk itu. Siapa saja, juga harus menyiapkan tindakan yang terburuk" ucapnya. (Senin : 12/11/2007), Gambar : Tempo Interaktif.